Oleh : Jon Hendri, SH

Riausindo.com- Kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal, sekaligus menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah wajib berkoordinasi dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, bagaimana jika seorang kepala daerah tidak mengikuti arahan Presiden, seperti dalam kasus retret di Magelang yang menjadi sorotan belakangan ini? Apakah ada konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak hadir?

 

1. Dasar Hukum Kewajiban Kepala Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan antara pusat dan daerah diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah berkewajiban:

Menjalankan seluruh kebijakan strategis nasional

Mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menjalankan tugas pemerintahan dengan loyalitas kepada negara dan konstitusi

Selain itu, dalam Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah. Ini berarti, jika seorang kepala daerah tidak mengikuti arahan presiden yang berkaitan dengan kebijakan nasional, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap sistem pemerintahan yang lebih besar.

 

2. Apakah Retret Magelang Bagian dari Kebijakan Strategis Nasional?

Untuk menentukan apakah ada implikasi hukum bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Magelang, perlu dikaji apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kategori kebijakan strategis nasional. Jika retret hanya merupakan ajakan atau bagian dari koordinasi informal antara Presiden dan kepala daerah, maka ketidakhadiran kepala daerah tidak serta-merta melanggar hukum.

Namun, jika retret tersebut dikategorikan sebagai bagian dari program strategis pemerintah, maka kepala daerah yang tidak hadir bisa dianggap melalaikan kewajibannya sebagai pemimpin daerah.

3. Konsekuensi Hukum bagi Kepala Daerah yang Tidak Mengikuti Arahan Presiden

Jika ketidakhadiran kepala daerah dalam retret dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang berpotensi terjadi:

a. Teguran dan Sanksi Administratif

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang dinilai tidak patuh. Teguran ini bisa bersifat lisan maupun tertulis, dan jika tidak diindahkan, dapat berujung pada sanksi administratif.

b. Evaluasi Kinerja dan Intervensi Pemerintah Pusat

Jika kepala daerah sering kali mengabaikan arahan pemerintah pusat, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerja dan mengambil langkah intervensi. Berdasarkan Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan atau mengabaikan kewajiban sebagai pemimpin daerah.

c. Potensi Dampak Politik dan Sosial

Selain aspek hukum, kepala daerah yang tidak mengikuti arahan Presiden juga berisiko menghadapi dampak politik dan sosial. Sikap ini bisa memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempengaruhi hubungan politik dengan partai atau konstituen di wilayahnya.

 

4. Keseimbangan antara Otonomi Daerah dan Loyalitas terhadap Pemerintah Pusat

Di era desentralisasi, kepala daerah memang memiliki kewenangan besar dalam mengelola daerahnya. Namun, hal ini tidak berarti mereka bisa bertindak sepenuhnya independen tanpa memperhatikan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sistem pemerintahan Indonesia tetap menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan nasional, sehingga kepala daerah harus tetap menghormati arahan yang diberikan.

Namun, dalam konteks retret Magelang, jika kepala daerah memiliki alasan yang kuat—misalnya sedang menangani keadaan darurat di wilayahnya—maka ketidakhadirannya tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pembangkangan. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi dari pemerintah mengenai status kegiatan tersebut, apakah bersifat wajib atau hanya sebagai bentuk koordinasi informal.

Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kebijakan nasional dan menjaga sinergi dengan pemerintah pusat. Jika sebuah arahan Presiden, seperti retret di Magelang, dikategorikan sebagai kebijakan strategis, maka kepala daerah yang tidak mengikuti dapat menghadapi konsekuensi hukum, mulai dari teguran hingga evaluasi kinerja.

Namun, jika kegiatan tersebut lebih bersifat ajakan atau koordinasi informal, maka kepala daerah memiliki ruang untuk mempertimbangkan kehadirannya berdasarkan urgensi tugas di daerahnya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, komunikasi dan kejelasan dari pemerintah pusat menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.***