Riausindo- Sebuah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pelalawan baru-baru ini menyingkapkan ketimpangan mencolok dalam penegakan hukum di negeri kita. Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga melakukan penipuan yang melibatkan 21 korban dengan total kerugian sekitar 100 juta rupiah. Berita ini dengan cepat menyebar dan menarik perhatian semua Aparat Penegak Hukum (APH).

Mereka mendesak penyelidikan segera, mengusut tuntas kasus ini, dan menangkap pelaku. Respons cepat dan tegas dari APH menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani kasus ini.

Namun, di balik hiruk-pikuk ini, ada ironi yang lebih besar yang patut kita renungkan. Di negeri ini, tidak sedikit pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Mereka dengan sengaja menipu masyarakat, merampas hak-hak warga, dan menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi.

Kerugian yang mereka timbulkan jauh lebih besar dan merusak fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Namun, kasus-kasus besar ini sering kali berakhir dengan keheningan. Para pejabat yang terlibat korupsi seolah kebal hukum, dan tindakan mereka jarang mendapat perhatian serius dari penegak hukum.

Mengapa ada perbedaan perlakuan yang begitu mencolok antara kasus penipuan kecil dan skandal korupsi besar? Kasus di Pelalawan, meskipun penting, hanya melibatkan kerugian 100 juta rupiah. Sementara itu, korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi melibatkan nilai yang jauh lebih fantastis, mencapai ratusan juta  bahkan milyaran rupiah. Korupsi ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang dampak sistemik yang menghancurkan kepercayaan masyarakat, merusak pelayanan publik, dan memperparah kemiskinan serta ketidakadilan sosial.

Kita harus bertanya: adilkah negeri ini? Keadilan seharusnya tidak memandang bulu, tidak membedakan antara yang lemah dan yang kuat, antara rakyat biasa dan pejabat . Namun kenyataannya, hukum sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika penegak hukum begitu cepat bertindak terhadap kasus penipuan kecil, tetapi lamban atau bahkan diam terhadap kasus korupsi besar, maka keadilan tampak menjadi sebuah ironi yang menyakitkan.

Sudah saatnya kita sebagai masyarakat bangkit dan bersuara. Kita harus menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan. Kita harus mendesak agar kasus-kasus korupsi besar ditangani dengan serius, dengan hukuman setimpal bagi para pelakunya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, untuk semua orang tanpa kecuali. Jika tidak, negeri ini akan terus tenggelam dalam jurang ketidakadilan, di mana yang lemah terus tertindas dan yang kuat terus merajalela.

Adilkah negeri ini? Pertanyaan ini harus terus kita tanyakan, sampai kita melihat perubahan nyata dalam sistem hukum dan pemerintahan kita. Sebuah negeri yang adil adalah negeri yang tidak membiarkan pelanggaran besar berlalu begitu saja, dan menegakkan hukum dengan tegas untuk semua pihak. Mari kita berjuang untuk keadilan yang sejati, demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua.***

Oleh : Pak Ngah.