PEKANBARU, Riausindo.com — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) menegaskan sikap kritis terhadap konsep Green Policing yang dipaparkan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Baru UHTP, Senin (14/9/2026). 

BEM UHTP menyambut positif inovasi kepolisian berbasis teknologi, namun menuntut agar gagasan tersebut dibuktikan dengan dampak nyata terhadap persoalan lingkungan di Riau.

Presiden Mahasiswa BEM UHTP, Syahradi Ramatul, mengatakan kehadiran kepolisian di ruang akademik harus menjadi bagian dari dialog intelektual yang sehat. 

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial yang berani mengkritisi kebijakan.

"Kami menyambut baik komitmen ekologis kepolisian yang dipaparkan dalam kuliah umum. Tetapi kampus adalah ruang intelektual. Kami menerima gagasan Green Policing bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai tantangan akademis dan sosial," ujar Syahradi dalam rilis resmi BEM UHTP, Selasa (15/9).

Salah satu perhatian BEM UHTP adalah penggunaan Dashboard Green Policing Presisi yang memanfaatkan data satelit untuk mendukung penanganan persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BEM menilai teknologi tersebut merupakan langkah maju dalam penegakan hukum lingkungan. 

Namun, inovasi digital itu dinilai tidak boleh berhenti sebagai etalase teknologi atau sekadar jargon institusi.

"Teknologi tersebut harus mampu memberikan dampak nyata, termasuk mendorong penanganan karhutla secara lebih efektif dan memastikan penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan," tegasnya.

BEM UHTP juga menyoroti pentingnya keterbukaan data publik terkait kualitas udara, dampak ekologis, serta aspek kesehatan masyarakat. 

Menurut mereka, data tersebut penting agar masyarakat dan kalangan akademisi dapat ikut mengawasi sekaligus melakukan kajian independen terhadap kebijakan lingkungan.

Penyerahan simbolis lima bibit pohon oleh Kapolda Riau kepada perwakilan mahasiswa dalam kuliah umum tersebut juga dimaknai BEM UHTP bukan sekadar simbol. 

Bagi mahasiswa, penyerahan bibit itu harus menjadi pengingat bahwa komitmen ekologis membutuhkan pembuktian dan pengawalan berkelanjutan.

"Kami tidak ingin kuliah umum ini hanya menjadi seremoni menyambut mahasiswa baru. BEM UHTP akan memantau efektivitas Dashboard Green Policing tersebut. Sinergi antara penegak hukum, pakar IT dari Jerman, dan Kementerian Kesehatan RI harus melahirkan blueprint nyata yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat Riau," katanya.

BEM UHTP menegaskan mahasiswa siap terlibat dalam riset, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi terkait isu ekologis serta transformasi digital. Namun, posisi kritis tetap akan dipertahankan.

"Kami siap berkolaborasi, tetapi pada saat yang sama kami juga akan menjadi pihak pertama yang mengkritik apabila implementasi di lapangan tidak sejalan dengan narasi yang disampaikan," pungkas Syahradi.

Dengan sikap tersebut, BEM UHTP menempatkan mahasiswa bukan sekadar penerima gagasan, melainkan sebagai mitra kritis-strategis yang ikut mengawal agar transformasi digital kepolisian dan agenda Green Policing benar-benar menghasilkan perubahan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat Riau.