RIAUSINDO - PEMATANG REBA – Gabungan koalisi Serikat Pekerja di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) secara resmi menyatakan sikap untuk memboikot seluruh agenda seremoni yang direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei mendatang.

Sebagai gantinya, koalisi besar yang terdiri dari PC FSPTI-KSPSI, PC SPN, PC FSPTN-KSPSI AGN, dan PC FSPNIBA-KSPSI AGN ini akan menggelar aksi massa besar-besaran. Surat pemberitahuan aksi telah resmi dilayangkan kepada Polres Indragiri Hulu.

Estimasi Massa dan Penegasan Boikot

Aksi yang dijadwalkan pada Jumat, 1 Mei 2026, ini diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan buruh terbesar di Inhu.

"Kemungkinan kami turun lebih dari 1.000 orang. Kami secara tegas memboikot kegiatan Disnaker dalam rangka May Day tahun ini sebagai bentuk protes atas kebijakan yang tidak berpihak pada buruh," ujar perwakilan pimpinan serikat.

Dua Tuntutan Utama Buruh Inhu

Massa akan memusatkan titik aksi di Kantor Disnaker Inhu dengan membawa dua isu krusial

Kesejahteraan dan Upah Para buruh menuntut revisi Peraturan Bupati terkait upah bongkar/muat barang. 

Mereka menilai upah yang tidak pernah berubah sejak tahun 2017 sudah sangat tidak manusiawi dan tidak relevan dengan biaya hidup tahun 2026.

Legalitas dan Kebijakan Disnaker: Menuntut penghentian penerbitan Pencatatan Serikat Pekerja Lokal oleh Disnaker Inhu yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi memicu konflik horizontal di lapangan.

Detail Rencana Aksi

Berdasarkan surat pemberitahuan nomor 001/SPB/Serikat Pekerja/Inhu/IV/2026, berikut rincian kegiatannya

Waktu: Jumat, 1 Mei 2026, pukul 14.00 WIB s.d. Selesai.

Lokasi Utama: Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indragiri Hulu.

Alat Peraga: Mobil komando (sound system), bendera merah putih, bendera organisasi, spanduk, dan pamflet tuntutan.

Penanggung Jawab, Bujang Korek, Sawal Harahap, Zulfendy, dan Marsudi.

Komitmen Aksi Damai

Meski membawa massa dalam jumlah ribuan, para pimpinan serikat menjamin bahwa aksi ini akan berjalan sesuai koridor hukum.

"Kami tetap berkomitmen menjaga situasi kondusif dan damai. Kami telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk pengawalan. Namun, suara kami harus didengar. Kami tidak butuh seremoni, kami butuh kepastian upah dan legalitas yang jelas," tegas mereka dalam pernyataan tertulisnya.

Surat pemberitahuan ini juga telah ditembuskan kepada Kapolda Riau, Bupati Indragiri Hulu, serta Kepala Disnaker Inhu agar menjadi atensi serius sebelum massa bergerak ke jalan.

Kontak Media/Informasi:

Sekretariat Gabungan Serikat Pekerja Kabupaten Indragiri Hulu