RIAUSINDO – PELALAWAN – Kondisi kawasan Tugu Bono di Kabupaten Pelalawan menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp7,8 miliar dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT EMP Bentu Ltd itu dinilai belum menunjukkan kualitas yang optimal.

Ketua Perhimpunan Pemuda Peduli Kampung (P3K) Kabupaten Pelalawan, Muhammad Daud, menegaskan bahwa pihak perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap kondisi proyek, khususnya sebelum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Menurutnya, sejumlah kerusakan dan ketidaksesuaian spesifikasi mulai terlihat di beberapa titik kawasan tersebut.

“Beberapa titik menjadi perhatian serius warga. Di antaranya pada bagian tugu, kualitas plat lengkungan gelombang sudah tampak berkarat. Selain itu, pengadaan lampu penerangan, penampung air yang bocor hingga menyebabkan genangan di jalan, serta kondisi air mancur juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Daud juga menyoroti kualitas material huruf di sekitar tugu yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi cepat rusak.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung di beberapa titik kawasan. Bahkan, fasilitas dasar seperti toilet umum di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tugu Bono juga belum tersedia.

“Masih ada tahapan pekerjaan yang belum selesai. Ini tentu menjadi catatan penting, apalagi kawasan ini direncanakan sebagai ruang publik. Ketiadaan fasilitas seperti toilet umum jelas menjadi kekurangan mendasar,” tegasnya.

P3K Pelalawan juga mendesak PT EMP Bentu Ltd untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor pelaksana proyek agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

“Perusahaan harus lebih selektif dalam memilih vendor. Pekerjaan harus dilakukan secara maksimal dan penuh tanggung jawab. Memang ini program CSR, tetapi pelaksanaannya juga tidak lepas dari persetujuan SKK Migas. Artinya, mutu dan kualitas harus benar-benar dijaga,” tambah Daud.

Selain itu, ia meminta pihak perusahaan lebih terbuka terkait kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan, agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan proyek secara transparan.

“Sampaikan secara terbuka kendala yang terjadi, sehingga bisa dicarikan solusi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Informasi tahapan pekerjaan juga harus jelas dan disampaikan melalui media massa,” pungkasnya.

P3K Pelalawan menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap proyek Tugu Bono perlu segera dilakukan guna memastikan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat dan layak bagi masyarakat. ***