Oleh : Nasarudin, SH, MH, Wakil Ketua Panitia Temu Regional SE Sumatera di Batam.

Pekanbaru , Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekadar sebuah konsep geopolitik. Ia adalah janji luhur para pendiri bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Janji itu terangkum indah dalam pembukaan UUD 1945:  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”. Namun, janji ini hanya akan menjadi slogan belaka jika tidak diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan yang nyata dan berkeadilan.

Saat ini, bangsa Indonesia sedang berada pada titik balik yang krusial. Elit nasional, baik yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kalangan dunia usaha, dituntut untuk tidak hanya berpikir membangun secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Pembangunan harus  melampaui Jawa dan pusat-pusat ekonomi lama; ia harus membentang hingga ke pelosok Sumatera, Papua, pedalaman Kalimantan, pulau-pulau kecil di NTT, dan seluruh penjuru Nusantara. Inilah saatnya kita beralih dari paradigma "pertumbuhan ekonomi" semata menuju paradigma "keadilan ekonomi

Sebagai salah satu organisasi yang memiliki sumberdaya manusia yang unggul, tugas diatas tentunya juga menjadi tanggungjawab Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang selanjutnya disebut KAHMI. KAHMI hadir bukan hanya sebagai organisasi alumni biasa, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang mengemban misi strategis dalam pembangunan bangsa. Sejak didirikan pada 1966, KAHMI telah menorehkan peran signifikan dalam sejarah modern Indonesia melalui kontribusi para anggotanya yang tersebar di berbagai sektor strategis. Dalam konteks kekinian, ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan kompleks berupa kesenjangan pembangunan dan ketimpangan sosial-ekonomi, KAHMI dipanggil untuk kembali ke khittah-nya sebagai "legiun para nabi" yang berkomitmen menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi KAHMI menjadi penyedia, wadah dan media komunikasi serta informasi terkait keluarga besar KAHMI, Keindonesiaan, dan Keislaman, yang terpercaya dan bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT memiliki resonansi kuat dengan cita-cita pemerataan kesejahteraan yang menjadi pilar utama keberlangsungan NKRI. Artikel ini akan mengelaborasi peran strategis KAHMI dalam mendorong agenda pemerataan melalui lima pilar pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya, sekaligus memetakan kontribusi nyata yang dapat diberikan dalam menjawab tantangan bangsa baik saat ini maupun di masa depan.

*Infrastruktur: KAHMI sebagai Advocate dan Quality Controller Pembangunan*

Sebagai organisasi yang menghimpun para profesional dan pakar di berbagai bidang, KAHMI memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang merata. Anggota KAHMI yang bekerja di sektor konstruksi, engineering, dan perencanaan pembangunan dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pusat-pusat ekonomi tradisional, tetapi benar-benar menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

KAHMI dapat membentuk "task force" khusus yang berfungsi sebagai watchdog independen yang mengawasi kualitas dan progres pembangunan infrastruktur strategis nasional. melalui mekanisme advocacy coalition, KAHMI dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Selain itu, jaringan KAHMI di daerah-daerah dapat berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat lokal, menyuarakan kebutuhan infrastruktur spesifik yang sesuai dengan konteks dan potensi lokal masing-masing wilayah.

*Pendidikan: KAHMI sebagai Agent of Knowledge Transfer dan Educational Innovation*

Dalam bidang pendidikan, peran KAHMI menjadi semakin krusial mengingat banyaknya alumni yang menduduki posisi strategis di dunia pendidikan tinggi, kementerian pendidikan, dan lembaga-lembaga riset strategis. KAHMI sangat berpotensi memobilisasi sumber daya intelektualnya untuk menciptakan terobosan-terobosan inovatif dalam mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Misalnya melalui "KAHMI Mengajar" dapat menginisiasi gerakan nasional yang memobilisasi para alumni untuk memberikan berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Melalui "skema fellowship" dan magang, KAHMI dapat memfasilitasi pertukaran guru dan dosen antara wilayah maju dan tertinggal, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman yang memperkaya kualitas pedagogis di daerah.

KAHMI juga dapat berperan sebagai mediator antara dunia industri dan pendidikan dengan memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan. melalui para ahli yang dimilikinya, KAHMI dapat memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam formulasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif.

*Ekonomi: KAHMI sebagai Katalisator Ekonomi Inklusif dan Penguatan UMKM*

Jaringan pengusaha dan profesional ekonomi di tubuh KAHMI merupakan aset berharga untuk mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan merata di masa depan. KAHMI dapat berfungsi sebagai platform matchmaking yang menghubungkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM lokal, menciptakan rantai pasok yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.l

Misalnya melalui "KAHMI Venture" dapat mengembangkan skema pendanaan alternatif yang memberikan akses permodalan kepada UMKM berbasis potensi lokal dengan syarat yang lebih terjangkau. Melalui skema corporate social responsibility (CSR) kolektif, perusahaan-perusahaan yang dipimpin anggota KAHMI dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan UMKM di daerah-daerah tertinggal.

KAHMI juga dapat memelopori gerakan impact investment misalnya dengan mendirikan dana khusus yang berfokus pada pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal. Pendekatan blended finance yang memadukan sumber daya pemerintah, swasta, dan filantropi dapat dioptimalkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

*Hukum: KAHMI sebagai Guardian of Justice dan Legal Reform*

Dalam bidang hukum, anggota KAHMI yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, pengacara, dan akademisi hukum memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrument of justice yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. KAHMI dapat memainkan peran strategis untuk  mendorong reformasi hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

Misalnya melalui klinik hukum yang didirikan di berbagai daerah, KAHMI dapat memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang menghadapi persoalan hukum. Anggota KAHMI di lembaga peradilan dapat menjadi agen perubahan dari dalam sistem, memastikan bahwa proses peradilan berlangsung jujur, adil, dan tanpa diskriminasi.

KAHMI juga dapat berfungsi sebagai think tank yang menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang untuk perbaikan sistem hukum nasional. melalui seminar, lokakarya, dan publikasi policy brief, KAHMI dapat memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dan DPR dalam pembentukan regulasi yang lebih adil dan melindungi kelompok rentan.

*Tata Kelola: KAHMI sebagai Watchdog dan Partner dalam Pemberantasan Korupsi*

Sebagai organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan good governance, KAHMI memiliki peran sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.  KAHMI  dapat menjadi ujung tombak dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

KAHMI dapat mengembangkan sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dari tingkat pusat hingga desa. Melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, KAHMI berpotensi menciptakan coalition against corruption yang efektif dalam mencegah dan melaporkan praktik-praktik koruptif.

Program pendidikan anti-korupsi dan integritas dapat diselenggarakan secara berkala untuk menciptakan budaya bersih dan jujur di kalangan birokrasi dan masyarakat luas. KAHMI juga dapat mengambil peran dalam membantu pemerintah menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan efisien

*Tantangan dan Peluang KAHMI di Masa Depan*

Meskipun memiliki potensi besar, KAHMI tetap akan menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menjalankan peran strategisnya. Tantangan internal termasuk regenerasi kepemimpinan, menjaga kohesivitas di tengah keragaman pandangan politik anggota, dan mengelola ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Tantangan eksternal meliputi dinamika politik nasional yang semakin kompleks dan persaingan dengan organisasi alumni lainnya.

Namun, peluang KAHMI sangat terbuka lebar. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan elit nasional yang luas, KAHMI dapat memainkan peran sebagai bridge builder yang menjembatani kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan memegang teguh nilai-nilai integritas dan keadilan, KAHMI dapat menjadi moral force yang dipercaya semua pihak untuk memimpin perubahan menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur.

*Penutup: KAHMI sebagai Living Legacy untuk Indonesia yang Berkeadilan*

KAHMI bukan sekadar organisasi alumni, melainkan living legacy yang harus terus berevolusi mengikuti tantangan zaman. Dalam konteks kontemporer, peran KAHMI sebagai katalisator pemerataan kesejahteraan menjadi semakin relevan dan urgent. Melalui kontribusi nyata dalam lima pilar pembangunan, KAHMI dapat mewujudkan janji kemerdekaan berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memanfaatkan jaringan, kapasitas intelektual, dan pengalaman para anggotanya, KAHMI dapat menjadi organisasi garda depan dalam mempercepat terwujudnya NKRI yang benar-benar adil dan makmur. Ini adalah panggilan sejarah yang harus dijawab dengan tindakan nyata, karena sebagaimana pesan founding fathers KAHMI, "keberadaan kita hanya bermakna ketika kita mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.***