Riausindo, Pekanbaru – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Datuk Panglimo Laskar Melayu Riau, Nasarudin, SH MH , mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap mega korupsi di tubuh Pertamina melalui Kejaksaan Agung. Menurutnya, langkah ini penting karena beberapa blok migas yang dikelola Pertamina, termasuk Blok Rokan dan lainnya, berada di Riau.

"Riau ini kaya sumber daya, di atas minyak, di bawah minyak, dan juga hutan tanaman industri (HTI). Tapi, sayangnya, manfaat yang dirasakan rakyat sangat minim," ujar Nasar, Sabtu (1/3/25)

Nasarudiin,  menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Riau, di mana anak-anak daerah tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi strategis di perusahaan migas, baik yang dikelola oleh Pertamina maupun swasta.

"Banyak blok minyak di Riau, tapi sangat disayangkan anak-anak Riau tidak ada yang bekerja sebagai top manajemen di sana. Justru, masih banyak rakyat Riau yang putus sekolah dan hidup dalam kemiskinan," ungkapnya prihatin.

Ia juga menyesalkan minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan di Riau, padahal daerah ini menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara dari sektor migas dan perkebunan.

Sebagai Ketua Umum Nasional Jaringan Prabowo-Gibran, Nasarudin mendorong Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sawit sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 05 Tahun 2025. Ia juga menepis anggapan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Riau belum siap untuk bersaing di sektor migas.

"Alasan SDM itu hanya pembohongan publik. Riau punya Universitas Islam Riau (UIR) yang sudah lama memiliki fakultas perminyakan dan menghasilkan banyak alumni berkualitas," tegasnya.

Selain itu, Nasar mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pengusaha yang menebang hutan secara ilegal tanpa izin. Ia menyoroti ketidakadilan hukum, di mana masyarakat kecil kerap dijerat pidana karena membuka lahan di kawasan hutan, sementara pengusaha besar bebas beroperasi selama puluhan tahun tanpa tersentuh hukum.

"Para pengusaha hitam ini sudah puluhan tahun menikmati kebun-kebun ilegal mereka. Kami meminta Presiden untuk menindak tegas mereka, termasuk mengusut penggelapan pajak yang mereka lakukan," katanya.

Nasar juga mendesak pemerintah untuk mengambil alih tanah ulayat dan lahan masyarakat yang selama ini dirampas oleh pengusaha. Ia meminta agar 30 persen dari lahan yang telah dieksploitasi secara ilegal dikembalikan kepada masyarakat di daerah konsesi tersebut.

"Rakyat Riau sudah terlalu lama menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kami mendesak pemerintah untuk bertindak tegas agar kekayaan alam Riau benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir elite pengusaha," pungkasnya.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Nasar berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat Riau dan memastikan kekayaan sumber daya alam yang melimpah bisa dinikmati oleh masyarakat setempat.*** Jc