Pekanbaru H. Nasarudin, SH, MH, Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai belum merata, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan SPBU. Ia menyoroti fenomena kelangkaan yang terjadi di daerah-daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan,Terluar), yang berdampak langsung pada melonjaknya harga BBM di tingkat masyarakat.

Menurut Nasarudin, saat ini harga BBM jenis Pertalite maupun solar subsidi di wilayah yang jauh dari SPBU bahkan bisa mencapai Rp30.000 per liter. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil atau kawasan dengan akses terbatas.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah di Desa Tanjung Air Hitam, yang berada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di wilayah tersebut, harga Pertalite disebut bisa mencapai Rp30.000 per liter karena jauhnya jarak dari SPBU dan terbatasnya distribusi resmi.

“Kondisi ini nyata terjadi di lapangan. Masyarakat di desa seperti Tanjung Air Hitam terpaksa membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi karena tidak ada akses langsung ke SPBU. Ini tentu sangat memberatkan,” ujar Nasarudin.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah kebijakan dari Pertamina yang melarang pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU. Kebijakan ini, di satu sisi, menurut Nasarudin patut diapresiasi karena bertujuan untuk menertibkan distribusi serta mencegah praktik penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kita mendukung langkah penertiban ini. Ini penting agar BBM subsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujar Nasarudin.

Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak lanjutan yang perlu segera diantisipasi. Masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU kini kesulitan mengakses BBM subsidi secara langsung, sehingga bergantung pada pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Sebagai solusi, Nasarudin mengusulkan adanya kebijakan baru dari Pertamina dan pemerintah untuk membuka skema distribusi alternatif yang lebih inklusif. Ia mengusulkan agar koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan di wilayah pesisir, dapat diberikan kewenangan sebagai distributor resmi penyaluran BBM bersubsidi.

Menurutnya, skema ini akan sangat membantu masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) atau daerah yang berjarak lebih dari 10 kilometer dari SPBU. Dengan adanya distribusi melalui koperasi desa, masyarakat tidak lagi harus membeli BBM dengan harga tinggi yang tidak wajar.

Nasarudin mengibaratkan skema ini seperti mekanisme penyaluran subsidi pupuk yang selama ini telah berjalan. Dalam sistem tersebut, pemerintah bersama desa dan kecamatan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.

“Kalau ini diterapkan pada BBM subsidi, maka desa bisa mendata langsung warganya yang berhak. Misalnya dalam satu desa terdapat 500 kepala keluarga penerima, maka kuota yang diberikan kepada koperasi desa juga disesuaikan dengan jumlah tersebut,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, lanjut Nasarudin, data penerima BBM subsidi akan menjadi lebih valid dan terkontrol. Selain itu, potensi kebocoran atau penyalahgunaan juga dapat diminimalisir karena distribusi dilakukan berbasis data dan pengawasan di tingkat lokal.

Ia menegaskan bahwa kebijakan distribusi BBM tidak hanya soal pengendalian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Negara harus hadir memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan hak yang sama atas BBM subsidi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nasarudin berharap pemerintah dan Pertamina dapat segera mengkaji usulan tersebut sebagai langkah konkret untuk menjawab persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi keluhan di berbagai daerah.***