Pekanbaru – Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian, melontarkan kritik keras terhadap langkah Wali Kota Agung Nugroho yang dinilainya belum tegas dan adil dalam menonaktifkan sejumlah pejabat eselon 2.

Dikutip dari Harizontallink.id Victor menilai, kebijakan nonaktifasi pejabat yang dilakukan Agung belum sepenuhnya mencerminkan keadilan serta transparansi. Pasalnya, sejumlah nama yang disebut dalam persidangan justru masih bertahan di posisinya, termasuk Zulhelmi Arifin yang kini menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekdako) Pekanbaru.

“Yang dinonaktifkan hanya beberapa pejabat, seperti Kadishub, Kaban BPKAD, Kadis Perkim, dan Kadis PUPR. Tapi nama-nama lain yang juga disebut dalam persidangan, seperti Kasatpol PP Zulfahmi Adrian dan Kadisperindag Zulhelmi Arifin, masih aman di jabatannya. Ini aneh,” ujar Victor kepada awak media, Jumat (30/5/2025).

Menurut Victor, jika alasan penonaktifan adalah karena dugaan gratifikasi dan pelanggaran integritas, maka seharusnya tidak ada tebang pilih. Ia menegaskan, keberadaan Zulhelmi Arifin di posisi strategis seperti Sekdako justru berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap independensi dan komitmen Wali Kota dalam membenahi birokrasi.

“Kalau memang alasan utamanya adalah bersih-bersih dari pejabat yang terseret kasus gratifikasi, maka sudah sepatutnya Zulhelmi juga dicopot. Kalau tidak, publik akan bertanya-tanya ada apa sebenarnya,” tegas Victor.

Lebih jauh, Victor juga mempertanyakan kinerja Zulhelmi yang dinilainya tidak layak menduduki jabatan Sekdako. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Zulhelmi kerap mangkir saat diundang DPRD untuk menghadiri rapat-rapat penting, termasuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bayangkan, pembahasan APBD itu menyangkut uang rakyat yang harus segera kembali ke rakyat melalui program-program nyata. Tapi Zulhelmi tidak pernah hadir saat diundang. Seolah dia sudah merasa paling hebat,” sindir Victor.

Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Sekdako juga disorot. Victor menyebutkan sejumlah persoalan krusial yang belum terselesaikan, seperti jalanan berlubang dan drainase yang buruk. Dua hal ini disebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemko Pekanbaru, namun hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan.

“Jalanan masih banyak yang berlubang, drainase belum dibenahi. Ini bukti bahwa kegiatan Pemko belum berjalan dengan baik,” tutup Victor.

Desakan Victor agar Zulhelmi Arifin dicopot semakin mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap komitmen Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.

( Ocu Ad )