PELALAWAN — Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan memperkuat pengawasan eksternal terhadap stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya Biosolar, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kabupaten Pelalawan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya Biosolar.

Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, mengatakan persoalan antrean BBM tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya manajemen SPBU perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai ketersediaan pasokan, stok harian, mekanisme distribusi, hingga masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.

“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung.

Menurutnya, antrean panjang bukan hanya berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan dalam jumlah besar di sekitar SPBU dapat menyebabkan perlambatan arus kendaraan, menghambat mobilitas, serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

Agung juga menyebut persoalan antrean BBM tersebut menjadi perhatian di tingkat organisasi PW Hima Persis Riau. Ia mengatakan, Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan atensi terhadap persoalan antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru.
“Persoalan ini juga menjadi atensi dari PW Hima Persis Riau. Apa yang terjadi di Pekanbaru, dengan antrean panjang hingga berjam-jam, memiliki persoalan yang perlu kita lihat secara serius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.

Minta Pengawasan Stok hingga Transaksi
PD Hima Persis Pelalawan meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek stok, volume penyaluran, transaksi, serta pola pembelian di SPBU.
Agung menyebut sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, di antaranya kesesuaian antara stok BBM yang diterima SPBU dengan volume penyaluran kepada konsumen, pencatatan transaksi, pemanfaatan CCTV dan sistem digital, hingga identifikasi pola pembelian yang tidak wajar.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU, tetapi juga perlu dilihat berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan setiap hari, siapa yang menerima, dan apakah volume penyalurannya sesuai dengan data yang tercatat,” tegasnya.

Ia juga meminta dugaan adanya praktik pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang, maupun bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya diperiksa secara objektif oleh pihak yang memiliki kewenangan.

“ketika persoalan masyarakat yang sudah mengantre menunggu lama hingga berjam jam namun ternyata stok habis dan sulitnya mendapatkan BBM terus terjadi, tanpa transparansi dan penjelasan dari manajemen SPBU yang logis ke masyarakat maka kami berasumsi ini berpotensi penyalahgunaan distribusi BBM Subsidi, ini perlu diperiksa secara serius, objektif, dan berdasarkan data,” kata Agung.

Dorong Transparansi kepada Masyarakat
Menurut Agung, transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam mengurai persoalan antrean BBM. Pemerintah dan pihak terkait manajemen SPBU dinilai perlu memberikan informasi yang proporsional kepada masyarakat mengenai mekanisme distribusi dan ketersediaan BBM subsidi.
Ia menilai masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menunggu dalam antrean tanpa mengetahui secara jelas kondisi pasokan dan mekanisme distribusi BBM yang terjadi di lapangan.
“Ketika masyarakat harus antre berjam-jam, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai berapa pasokan yang tersedia setiap hari dan bagaimana distribusinya. Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” jelasnya.

Agung menambahkan, pengawasan distribusi BBM subsidi pada prinsipnya bertujuan memastikan penyaluran tepat sasaran dan tepat volume, sehingga masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi tidak kehilangan haknya akibat adanya penyimpangan dalam distribusi.

Akan Lakukan Pemantauan Lapangan
Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan terus mengawal persoalan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Pelalawan.
Agung mengatakan, apabila tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat terkait untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan pemantauan lapangan secara terbuka di sejumlah SPBU di Kabupaten Pelalawan.
“Jika tidak ada perbaikan dan tidak terdapat langkah pengawasan yang konkret, kami akan melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Tentu kami akan tetap menghormati kewenangan aparat serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
“BBM subsidi merupakan kebijakan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil yang membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya karena persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan,” pungkas Agung.

PD Hima Persis Pelalawan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong terciptanya distribusi BBM yang transparan, tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.****