JAKARTA - Ketua Umum Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI) H. Nasarudin, S.H. M.H bersama beberapa koordinator wilayah provinsi menyembangi Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 17 Juli 2026.

Kedatangan PKSPI diterima oleh Bapak Dr. Lim Mucharam, S.P., M.P di ruang rapat Ditjendbun Kementan RI. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Ketua Umum PKSPI bersama Menteri Pertanian RI, Bapak Amran Sulaiman beberapa minggu lalu. PKSPI menyampaikan kepada Pak Menteri atas beberapa tawaran dan solusi dalam rangka membantu pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit khususnya bagi petani swadaya. Agar hasil kelapa sawit lebih produktif dan dapat berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani serta mampu memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pertemuan hangat itu PKSPI memaparkan beberapa hasil temuan yang sekaligus disertai tawaran solusi bagi pemangku kebijakan. Pemaparan diwakilkan oleh Prof. Dr. ING, Eko Supriyanto, P. H. Eng. Tentang beberapa konsep tata kelola kelapa sawit serta komparasi tata kelola kelapa sawit di berbagai negara agar dijadikan referensi. Kemudian, dipanjutkan oleh paparan dari ketua perwakilan PKSPI Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi untuk menggambarkan kondisi lapangan dan menyampaikan perasaan petani sawit. Sebab, mereka adalah bagian dari pelaku usaha yang selama ini bersentuhan langsung dengan para petani.

Adapun ringkasan pertemuan tersebut lebih fokus pada beberapa hal yang subtantif, diantaranya adalah:

1. Menentukan harga TBS secara nasional

2. Mendorong legalitas lahan petani sawit masuk dalam kawasan hutan

3. Membentuk Ispo kelompok tani swadaya

4. Peremajaan dana replanting birokrasi sederhana

5. Portal database petani sawit se Indonesia

6. Bunga rendah pinjaman bank bagi petani dawit sebesar 3%

7. Ekspor CPO dari hasil petani swadaya yang tergabung penjualan TBS melalui pabrik sawit tanpa kebun. Dengan meminta DO CPO khusus melalui PKSPI ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

8. Mendorong presiden membuat kebijakan terkait hulu dan hilirisasi sawit dalam satu pintu di bawah Kementan

9. Mendukung Pak Presiden melalui Kementan untuk meningkatkan produksi sawit nasional agar memenuhi kebutuhan B50 dan peningkatan nilai tambah petani

Selain 9 point penting di atas, Nasarudin juga mendukung Kementan untuk membuat regulasi khusus kemitraan perusahaan dengan petani sekitar perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong 0% kemiskinan ekstrem di setiap wilayah konsensi perusahaan.

Perhatian khusus ini ditegaskan Nasarudin sebagai bentuk tanggung jawab moril PKSPI yang berpihak kepada kesejahteraan petani swadaya.

PKSPI berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti demi dan untuk seluruh petani sawit Indonesia mendapatkan nilai tambah.***