JAKARTA,(Riausindo.com) -11Desember 2025 -Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Riau menerima apresiasi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penghargaan diberikan atas partisipasi aktif Kanwil Kemenag Riau dalam Program E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 1.000 ASN Tahun 2025, sebuah upaya peningkatan literasi antikorupsi bagi aparatur negara.

Kanwil Kemenag Riau menjadi satu dari enam Kanwil Kemenag provinsi yang meraih apresiasi tersebut, bersama Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Lampung. Pencapaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam mendorong pencegahan gratifikasi dan integritas ASN, meski masih memerlukan penguatan berkelanjutan di berbagai lini layanan publik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, kepada Kepala Kanwil Kemenag Riau Muliardi, didampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada acara yang dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta.

Dalam keterangannya, Muliardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN Kemenag Riau atas partisipasi dan upaya kolektif yang telah dilakukan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Kesadaran ASN untuk menjaga integritas merupakan modal penting dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kemenag Riau,” ungkapnya.

Meski demikian, Muliardi menekankan bahwa penghargaan tersebut bukan akhir dari upaya pemberantasan korupsi, melainkan tahap awal untuk memperkuat tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik secara lebih menyeluruh.

Menag Nasaruddin Umar dalam sambutannya menegaskan pentingnya integritas sebagai identitas ASN Kemenag.

“Menjadi ASN Kemenag itu seperti air putih: sedikit saja tercemar, semua orang akan melihatnya. Karena itu, setiap ASN harus menjaga perilaku, ruang kerja, dan interaksi agar tidak membuka celah penyimpangan,” tegas Menag.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, melaporkan sejumlah pengembangan pengawasan modern berbasis teknologi, antara lain COI Online (Conflict of Interest Online), GRC (Governance, Risk, and Compliance), serta E-Audit Itjen. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kementerian.

Selain penyerahan penghargaan, HAKORDIA 2025 juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Inspektorat Jenderal Kemenag dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai upaya memperluas perlindungan dan dukungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran.

Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafii, Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, Ketua LPSK Achmadi, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, para Rektor PTKIN, serta jajaran pimpinan Eselon I dan II Kemenag dari seluruh Indonesia.***