Riausindo 'Pekanbaru – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang seharusnya menjadi pesta demokrasi ternyata menyisakan dampak negatif di Riau. Konflik internal dalam keluarga akibat perbedaan pilihan politik dilaporkan menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka perceraian di wilayah ini.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Dr. H. Zulkifli Yus, mengungkapkan bahwa perselisihan akibat perbedaan pandangan politik sering kali berujung pada keretakan rumah tangga.“Di dalam Pemilu maupun Pilkada, sering terjadi gesekan di dalam keluarga. Bahkan, suami dan istri bisa bertengkar karena perbedaan pilihan politik. Konflik ini tidak jarang berakhir dengan perceraian,” ujar Dr. Zulkifli.

Menurutnya, konflik keluarga sering kali muncul sejak awal tahapan pemilu, mulai dari proses pencalonan, masa kampanye, hingga penghitungan suara. Konflik kecil yang dibiarkan berlarut-larut dapat berkembang menjadi perseteruan besar yang berujung pada gugatan perceraian.

“Setelah pesta demokrasi selesai, kami menemukan beberapa kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama dipicu oleh konflik politik dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih serius,” tambahnya.

Dr. Zulkifli menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan pendekatan keagamaan dalam mencegah konflik politik yang merusak keharmonisan rumah tangga. Ia mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat setempat untuk aktif berkontribusi menjaga stabilitas sosial melalui edukasi kepada masyarakat.

“Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga. Kami mengajak semua pihak, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun pejabat, untuk bersama-sama mencegah konflik akibat perbedaan pilihan politik,” tegasnya. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, terlepas dari perbedaan pandangan politik.

“Keluarga adalah pilar utama stabilitas sosial. Perbedaan pilihan politik seharusnya menjadi momen untuk saling menghormati, bukan untuk bertikai,” jelasnya.

Dr. Zulkifli menutup pernyataannya dengan pesan toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam lingkungan keluarga. 

“Keluarga harus menjadi tempat penuh kasih sayang dan saling menghormati. Dengan sikap bijak dan toleran, konflik akibat politik dapat diminimalisir,” tutupnya.

Masyarakat Riau diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kondisi ini dan menjadikan pesta demokrasi sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan, bukan memicu perpecahan dalam keluarga. *** J