PEKANBARU — Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Nasarudin S.H M.H,  menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi antara masyarakat, organisasi kepemudaan, pemerintah, dan Agrinas Palma Nusantara dalam penataan serta pengelolaan kawasan perkebunan.

Menurut Nasarudin, komunikasi dan keterbukaan informasi perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan lahan dan kawasan hutan.

Ia mengimbau masyarakat Riau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi mengenai kebijakan pemerintah melalui Agrinas Palma Nusantara.

Nasarudin secara khusus menyoroti munculnya informasi yang menyebutkan bahwa lahan masyarakat akan diambil atau disita pemerintah melalui Agrinas. Ia menilai informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan maupun potensi konflik di tengah masyarakat.

"Masyarakat jangan terprovokasi isu-isu bahwa lahan disita oleh PKH dan diambil oleh Agrinas. Itu bohong, hoaks," ujar Nasarudin, yang juga Ketum Jarnas For Prabowo Gibran (21/9/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, penataan yang dilakukan pemerintah melalui Agrinas dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berkaitan dengan lahan yang berada dalam kawasan hutan serta aktivitas perkebunan yang dinilai ilegal di kawasan tersebut.

"Yang diprioritaskan oleh pemerintah melalui Agrinas dan PKH ini adalah lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan dan perusahaan-perusahaan ilegal yang menggarap lahan sawit di dalam kawasan hutan," katanya.

Karena itu, Nasarudin meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Ia juga mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi serta koordinasi apabila terdapat persoalan di lapangan.

"Saya mengharap seluruh rakyat Riau jangan terprovokasi dan hindari hal-hal yang sifatnya ada benturan-benturan di lapangan," ujarnya.

Menurut Nasarudin, organisasi kepemudaan seperti KNPI memiliki peran penting dalam membantu membangun komunikasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kata dia, berbagai informasi terkait penataan perkebunan dan kawasan hutan dapat dipahami secara lebih utuh.

Ia berharap sinergi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, masyarakat dan Agrinas Palma Nusantara dapat terus diperkuat sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai.

Sementara itu, Agrinas Palma Nusantara menyatakan komitmennya untuk mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemitraan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan disebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan perkebunan tersebut.***