KAMPAR,(Riausindo.com) – Proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Pulau Payung dengan Pasar Rumbio, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, hingga kini belum menunjukkan kejelasan. 

Meski telah dimulai sejak 2019, proyek tersebut memasuki tahun ketujuh pada 2026 tanpa kepastian penyelesaian.

Jembatan yang digadang-gadang menjadi akses vital masyarakat itu berfungsi menghubungkan permukiman warga dengan pusat aktivitas ekonomi Pasar Rumbio. 

Namun, hingga kini pembangunan terkesan terhenti, sehingga warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko.

Kondisi ini memunculkan keluhan dan kekecewaan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Rumbio Jaya, yang menilai pembangunan infrastruktur di wilayah mereka berjalan lambat dibandingkan daerah lain di Kabupaten Kampar.

Sebagai perbandingan, warga menyoroti pembangunan infrastruktur 2 jembatan di Kecamatan Air Tiris yang telah rampung dan difungsikan. 

Sementara itu, satu jembatan utama di Rumbio Jaya justru belum menunjukkan progres berarti.

Tokoh Masyarakat Kenegerian Rumbio Jaya, H. Muaslam, SH, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. 

Ia menilai lambannya penyelesaian jembatan Pulau Payung–Pasar Rumbio berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Sejak 2019 sampai sekarang sudah 2026, jembatan ini belum juga selesai. Padahal ini akses utama masyarakat. Kami hanya mempertanyakan kejelasan. Kenapa di wilayah lain bisa rampung, sementara di Rumbio Jaya masih menggantung,” ujar H. Muaslam, SH, Sabtu (22/1/2026).

Menurutnya, keberadaan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi perekonomian warga, mulai dari aktivitas jual beli hingga distribusi hasil usaha masyarakat.

“Kami tidak menuntut berlebihan. Masyarakat hanya ingin kepastian dan pemerataan pembangunan. Jika dilanjutkan, lanjutkan dengan jelas. Jika ada kendala, sampaikan secara terbuka agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Masyarakat Rumbio Jaya berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan penjelasan dan solusi konkret, demi menjamin akses ekonomi warga serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar.

Saat dikonfirmasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas PUPR menyatakan,  bahwasanya terkait dengan kelanjutan pembangunan jembatan tersebut telah di ajukan ke ABPN pusat dari Tahun 2024.

"Pemda melalui Dinas PUPR telah mengajukan hal itu ke Pusat yakni ABPN ", jelas Plt Kadis PUPR Kampar Afrudin Amga, Minggu (25/1/2026).

Menurut Amga, pada saat zoom beberapa hari kemarin kita juga telah mempertanyakan kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, dan mereka sudah merespon apa yang kita sampaikan.

" Jadi saat ini kita masih menunggu realisasi anggaran dari Pusat, dan untuk kelanjutan pembangunan jembatan itu, kita perlu anggaran sebesar 72 Miliar ", ungkap nya.

( Tim )