Riausindo, Jakarta, 9 September 2025 – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) meminta Komnas HAM untuk tidak membuat framing negatif terkait penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta yang berujung kerusuhan dan penjarahan akhir Agustus lalu.

Kerusuhan tersebut menyebabkan penjarahan rumah pejabat publik, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran tujuh gerbang tol pada Jumat (29/8). Selain itu, tercatat 37 fasilitas milik Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga mengalami kerusakan berat dan ringan, mulai dari polres, polsek, pos polisi hingga kendaraan dinas.

Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menilai pernyataan Komnas HAM yang menyebut polisi tidak profesional dalam menangani kerusuhan tidak berdasar dan dapat menyesatkan publik.

> “Polisi sudah memiliki bukti kuat atas keterlibatan Delpedro sebagai dalang kerusuhan. Polri bekerja sesuai prosedur dan fakta hukum. Bahkan dalam kasus kematian pengemudi ojol bernama Affan, Polri telah memberi sanksi tegas kepada anggota Brimob yang terlibat,” ujar Azmi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9).

LAKSI meminta semua pihak, termasuk Komnas HAM maupun LSM, menghormati proses hukum yang sedang dijalankan.

“Kami mengecam narasi tendensius yang menyudutkan Polri, termasuk tuntutan pencopotan Kapolri dan Kapolda. Itu sangat tidak berdasar dan sarat kepentingan politik,” tegas Azmi.

Ia juga menegaskan bahwa korban tidak hanya berasal dari masyarakat sipil, tetapi juga anggota Polri yang mengalami penganiayaan saat kerusuhan berlangsung.

LAKSI mengapresiasi kinerja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri yang dinilai mampu mengendalikan situasi meski massa bertindak anarkis.

“Kapolda turun langsung di lapangan dengan pendekatan humanis dan proporsional. Berkat kesigapannya, stabilitas keamanan Jakarta segera pulih,” kata Azmi.

Azmi menambahkan, Polri saat ini sudah jauh lebih profesional dibanding masa lalu.

“Kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat setiap tahun. Itu bukti Polri semakin baik dalam menjalankan tugas di lapangan,” pungkasnya.