Riausindo, Pelalawan – Perayaan HUT Pelalawan ke-25 yang seharusnya menjadi momentum penuh kebanggaan, justru diwarnai oleh dugaan ketidaknetralan dalam penyusunan pidato Pjs Bupati Pelalawan, Dr. Jon Pinem, yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Pelalawan, 12 Oktober 2024.

Kritik muncul dari berbagai pihak yang menuding Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) tidak transparan dalam menyusun laporan untuk pidato tersebut. Bapeda dianggap menutupi sejumlah fakta krusial mengenai kondisi terkini Kabupaten Pelalawan.

Laporan Bapeda diduga hanya memaparkan data tahun 2023, tanpa mencantumkan perkembangan tahun 2024 yang justru mengungkap berbagai permasalahan penting. Salah satu isu yang disoroti adalah peningkatan investasi di Pelalawan yang disebut-sebut sebagai tertinggi di Riau. Namun, fakta lain yang terabaikan dalam pidato tersebut adalah kenaikan angka kemiskinan di Pelalawan pada tahun 2024, yang juga tertinggi di provinsi ini.

Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PKS, Dedi Prianto, S.Pd., menyatakan bahwa pidato Pjs Bupati terlihat berat sebelah dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dedi menyoroti ketimpangan informasi yang diberikan, termasuk dominasi tampilan foto Bupati dibandingkan Wakil Bupati dalam publikasi, yang ia anggap tidak adil.

Selain itu, Dedi juga mengkritik Bapeda atas dugaan manipulasi dalam penyampaian proyek strategis. Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Jargas (Jaringan Gas) yang sepenuhnya didanai oleh APBN disebut seolah-olah merupakan inisiatif Pemda, padahal pendanaannya berasal dari pusat.

“Kami menuntut keterbukaan dari Pemda, terutama soal proyek-proyek ini. Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi,” tegas Dedi dalam sesi wawancara usai sidang paripurna.

Kritik serupa datang dari berbagai kalangan yang menilai bahwa dugaan ketidaknetralan Bapeda sangat mencoreng perayaan HUT Pelalawan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data demi menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Saat ini, publik Pelalawan masih menunggu tanggapan resmi dari Bapeda terkait kritik-kritik tersebut. Apakah akan ada klarifikasi dari Pjs Bupati, atau justru semakin memperkeruh suasana, masih menjadi tanda tanya yang dinanti oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah ini. *** jC