Pekanbaru - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Riau-Kepri mengkritik pernyataan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) yang mengharuskan setiap calon dalam Pilkada Riau memenuhi kriteria budaya Melayu. Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Sulaimaniyah, menegaskan bahwa persyaratan tersebut berpotensi memicu konflik SARA.

"Negara kita mengusung azas demokrasi. Dalam sistem demokrasi, siapapun berhak mencalonkan diri asalkan memenuhi 20 persen dari perolehan kursi partai," ujar Sulaimaniyah, Selasa (23/7).

Menurutnya, FKPMR dan PPMR seharusnya tidak mengaitkan Pilkada dengan isu SARA karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat. "Pilkada seharusnya tidak diwarnai oleh isu suku, ras, agama, dan budaya. Yang paling penting adalah rekam jejak dan kemampuan kepemimpinan calon," tambahnya.

Sulaimaniyah menekankan pentingnya agama dan budaya dalam karakter seorang pemimpin, namun menolak jika hal itu menjadi pemicu perpecahan di masyarakat yang heterogen seperti Riau. "Kami tidak berpihak pada kubu manapun. Kami hanya ingin semua masyarakat Riau membuka diri dan tidak terpaku pada identitas suku semata. Yang dinilai dalam Pilkada adalah kemampuan memimpin dan integritas," jelasnya.

Dia menutup pernyataannya dengan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi seperti "katak dalam tempurung" yang hanya mengenal dunianya sendiri. "Dalam Pilkada, yang dinilai bukan sukunya, melainkan cara memimpin dan prestasinya," tutupnya.***jc