Pekanbaru -Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI), H. Nasarudin, SH, MH, menyampaikan apresiasi terhadap langkah PT Agrinas Palma Nusantara dalam melakukan pembenahan dan penataan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Menurut Nasarudin, langkah pembenahan yang dilakukan Agrinas merupakan bagian penting dari agenda pemerintah untuk memastikan sumber daya perkebunan nasional dapat dikelola secara lebih tertata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Ia menilai, proses tersebut membutuhkan manajemen yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan perkebunan di lapangan.

“Kita memberikan apresiasi kepada Agrinas, khususnya jajaran direksi yang telah bekerja melakukan pembenahan dan penataan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan. Ini pekerjaan besar dan tentu membutuhkan orang-orang yang berpengalaman,” ujar Nasarudin saat bertemu masyarakat Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (17/9/2026).

Nasarudin secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara dan Direktur Operasional Tuhu Bangun yang dinilainya memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan tugas besar tersebut.

Menurutnya, jajaran direksi Agrinas memiliki tantangan untuk memastikan aset dan lahan yang berada dalam pengelolaan perusahaan dapat ditata dengan baik, sekaligus mampu melihat kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari perkebunan kelapa sawit.

“Kita yakin Pak Direktur Utama dan Pak Tuhu Bangun sebagai Direktur Operasional adalah orang-orang yang berpengalaman dan profesional. Mereka tentu bisa melihat persoalan di lapangan secara objektif,” katanya.

Dukung Asta Cita Prabowo

Nasarudin mengatakan, pembenahan sektor perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, optimalisasi sumber daya alam merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian nasional, termasuk dalam sektor pangan dan energi.

“Kita sebagai relawan tentu berharap masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan terhadap program Presiden Prabowo. Kita ingin apa yang menjadi kekayaan dan sumber daya bangsa ini bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ujar Nasarudin.

Ia mengatakan, semangat tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat.

Karena itu, Nasarudin mengajak masyarakat tidak melihat proses pembenahan yang dilakukan Agrinas semata-mata sebagai persoalan penguasaan lahan.

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan lahan yang telah ditata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memberikan dampak kepada masyarakat.

“Prinsipnya kita mendukung pembenahan. Kita ingin lahan yang ada bisa dikelola dengan baik, produktif, transparan, dan memberikan manfaat bagi rakyat,” katanya.

Agrinas Diminta Tetap Berpihak pada Petani

Meski memberikan dukungan terhadap Agrinas, Nasarudin menilai keberhasilan pengelolaan lahan tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan mengelola aset, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar dapat ikut memperoleh manfaat.

Ia berharap lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian tetap dapat diberikan ruang melalui pola kemitraan yang tepat.

“Kita yakin Agrinas bisa mengelola lahan dengan baik dan transparan. Tetapi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kebunnya juga harus diperhatikan. Kalau itu memang lahan masyarakat, jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Nasarudin mengatakan, masyarakat yang memiliki lahan di bawah lima hektare dan masuk dalam area yang saat ini berada dalam proses penataan atau pengelolaan Agrinas diminta tidak panik.

Ia justru meminta masyarakat menyampaikan informasi tersebut kepada Agrinas di wilayah masing-masing.

“Kalau ada lahan masyarakat di bawah lima hektare yang masuk dalam area yang sekarang dikelola Agrinas, laporkan. Sampaikan datanya kepada Agrinas. Jangan diam dan jangan panik,” katanya.

Menurut Nasarudin, langkah tersebut penting agar lahan masyarakat dapat diidentifikasi dan dibedakan dari lahan yang selama ini dikuasai oleh pihak lain.

Lahan Rakyat Jangan Disamakan dengan Lahan Cukong

Nasarudin menegaskan, pembenahan yang dilakukan pemerintah dan Agrinas harus mampu membedakan karakter penguasaan lahan.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan petani dengan lahan yang dikuasai oleh pihak tertentu dalam skala besar.

“Jangan disamakan antara lahan masyarakat dengan lahan yang dikuasai cukong. Kalau ada yang memang dikuasai secara tidak semestinya, kita dukung untuk dibenahi. Tetapi kalau itu kebun rakyat yang selama ini menjadi mata pencaharian, harus dilihat dan diverifikasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu berhadap-hadapan dengan Agrinas.

Sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat masuk dalam pola kemitraan sehingga keberadaan mereka tetap menjadi bagian dari pengelolaan perkebunan.

“Harapan kita lahan masyarakat itu bukan menjadi persoalan bagi Agrinas, tetapi justru menjadi mitra strategis. Masyarakat tetap bisa mengelola dan mendapatkan manfaat, sementara Agrinas menjalankan tugasnya melakukan pembenahan,” kata Nasarudin.

Nasarudin juga memberikan perhatian khusus terhadap posisi Direktur Operasional Agrinas Palma Nusantara, Tuhu Bangun. Menurutnya, posisi direktur operasional sangat penting karena bersentuhan langsung dengan proses pelaksanaan pengelolaan di lapangan.

“Direktur operasional ini kan yang banyak bersentuhan dengan pekerjaan di lapangan. Kita percaya Pak Tuhu Bangun punya pengalaman dan kemampuan untuk melihat persoalan secara detail,” ujarnya.

Ia berharap jajaran operasional Agrinas dapat melakukan verifikasi dengan pendekatan yang objektif terhadap lahan-lahan yang berada dalam wilayah pengelolaan.

Dengan demikian, lahan masyarakat yang benar-benar dikelola petani sejak awal dapat diketahui dan tidak serta-merta diperlakukan sama dengan lahan yang dikuasai oleh pihak lain.

“Kita yakin mereka bisa membedakan. Mana yang memang harus ditertibkan, mana yang merupakan lahan masyarakat, dan mana yang bisa dikembalikan kepada koperasi atau tetap dikelola oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian,” katanya.

PKSPI Siap Mendukung dan Menjembatani

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKSPI, Nasarudin menyatakan siap membantu proses komunikasi antara petani dengan Agrinas.

Menurut dia, organisasi petani dapat mengambil peran untuk membantu masyarakat menyampaikan informasi mengenai lahan yang mereka kelola.

“PKSPI siap membantu. Kalau ada masyarakat yang lahannya masuk dalam penataan, kita dorong untuk menyampaikan data kepada Agrinas. Jangan sampai informasi yang tidak lengkap justru menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Nasarudin.

Ia mengatakan, keberadaan organisasi petani seharusnya dapat menjadi jembatan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita bukan datang untuk menghambat Agrinas. Kita justru ingin membantu Agrinas supaya program pembenahan ini berhasil. Masyarakat juga harus kita bantu agar memahami prosesnya,” katanya.

Masyarakat Diminta Tidak Panik

Nasarudin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas mengenai proses penataan lahan.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki kebun kecil tidak perlu mengambil kesimpulan bahwa kebunnya otomatis akan dikuasai.

“Jangan panik. Kalau memang ada lahan masyarakat di bawah lima hektare, laporkan. Sampaikan kepada Agrinas supaya bisa diverifikasi. Kita yakin manajemen Agrinas bisa melihat mana yang menjadi hak dan sumber kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat mendukung proses pembenahan yang dilakukan pemerintah terhadap lahan-lahan yang selama ini dikuasai oleh pihak tertentu.

“Kita dukung pembenahan yang dilakukan pemerintah. Kalau ada lahan yang memang dikuasai cukong, itu yang harus dibenahi. Tetapi masyarakat kecil jangan dibuat panik,” katanya.

Agrinas dan Petani Harus Menjadi Mitra

Menurut Nasarudin, keberhasilan program pengelolaan perkebunan tidak akan maksimal apabila hanya mengandalkan perusahaan tanpa melibatkan masyarakat.

Karena itu, ia berharap Agrinas dapat membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan petani dan koperasi.

“Kalau masyarakat dilibatkan, saya yakin program ini akan lebih kuat. Agrinas punya kemampuan dan mandat untuk mengelola, sementara masyarakat punya lahan, pengalaman, dan tenaga. Kalau disinergikan, manfaatnya bisa lebih besar,” ujar Nasarudin.

Ia mengatakan, pola tersebut juga akan membuat masyarakat tidak merasa menjadi pihak yang berhadapan dengan program pemerintah.

“Masyarakat jangan merasa Agrinas adalah lawan. Agrinas adalah bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan. Kita ingin masyarakat menjadi mitra strategis,” katanya.

Nasarudin menegaskan kembali dukungannya terhadap langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah dan Agrinas.

“Kita memberikan dukungan kepada Agrinas. Kita percaya dengan pengalaman Pak Direktur Utama dan Pak Tuhu Bangun sebagai Direktur Operasional, mereka bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Kita hanya ingin memastikan masyarakat kecil juga ikut mendapatkan manfaat,” ujarnya.

Ia berharap penataan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan dan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita harapkan adalah pembenahan berjalan, Agrinas berhasil, program pemerintah berhasil, dan rakyat juga sejahtera. Jangan ada masyarakat kecil yang panik. Kalau ada lahan di bawah lima hektare yang masuk dalam penataan, laporkan dan kita komunikasikan bersama,” kata Nasarudin.*** Rls