PEKANBARU,(Riausindo.com) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kampar, Riau, disorot setelah puluhan siswa diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program tersebut. 

Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Riau mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan cepat dengan menghentikan sementara operasional dapur MBG yang berkaitan dengan kejadian hingga penyebabnya benar-benar terungkap.

Sekretaris DPD GPM Riau, Yohana Lase, menyebut dugaan keracunan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia meminta seluruh proses penyediaan makanan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.

“Jangan tunggu korban bertambah. Kalau memang ada dugaan keracunan setelah makanan MBG dikonsumsi siswa, dapurnya harus dihentikan sementara dan diperiksa secara menyeluruh,” kata Yohana, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, pemeriksaan harus menjawab sejumlah pertanyaan penting: dari mana bahan makanan berasal, bagaimana bahan tersebut disimpan, bagaimana proses pengolahannya, apakah peralatan dan dapur memenuhi standar kebersihan, hingga bagaimana makanan dikemas dan didistribusikan kepada siswa.

“Jangan hanya mengambil sampel makanan. Periksa seluruh prosesnya. Harus jelas apa yang terjadi, di mana letak masalahnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika memang ditemukan kelalaian,” tegasnya.

GPM Riau juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu melakukan penyelidikan apabila pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan siswa terdampak. Menurut Yohana, keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan operasional sebuah layanan.

“Kalau ditemukan pelanggaran hukum atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Jangan berhenti hanya pada evaluasi administratif,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi para siswa yang diduga terdampak menjadi perhatian utama GPM Riau. Yohana meminta seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan hingga dinyatakan pulih, termasuk memastikan keluarga tidak dirugikan apabila nantinya terbukti ada pihak yang bertanggung jawab.

“Anak-anak harus dipulihkan, tetapi penyebabnya juga harus diungkap. Kalau ada kesalahan atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

GPM Riau turut mendesak BGN mengevaluasi seluruh dapur MBG di Provinsi Riau. Evaluasi dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi, terlebih program tersebut menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat.

“Pengawasan harus dilakukan sebelum ada kejadian, bukan setelah ada korban. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi anak-anak,” tutur Yohana.

GPM Riau memastikan akan mengawal perkembangan kasus tersebut dan meminta hasil pemeriksaan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Mereka menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, proses hukum harus berjalan.

“Keselamatan anak-anak tidak boleh menjadi hal yang bisa ditawar,” pungkas Yohana Lase.

( Ocu Ad  )