PEKANBARU, (Riausindo.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi Participating Interest (PI) pada PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) terus menjadi perhatian publik. 

Sejumlah tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas perkara tersebut dan menyeret seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Desakan itu muncul setelah pihak kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan daerah tersebut. 

Masyarakat menilai perkembangan hukum yang berjalan saat ini sudah mengarah pada babak baru, namun mereka berharap proses penyidikan tidak berhenti hanya pada sebagian pihak saja.

Salah satu tokoh masyarakat, Amirullah, mengatakan masyarakat menginginkan kasus tersebut dibuka secara terang-benderang demi memberikan rasa keadilan kepada publik.

“Harapan kami, kasus ini bisa dituntaskan secara terang-benderang dan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum. Ini uang rakyat, sementara kondisi masyarakat saat ini sedang sulit,” ujar Amirullah, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, apabila kasus dugaan korupsi tersebut tidak ditangani secara menyeluruh, maka akan menimbulkan preseden buruk dan berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi di masa mendatang.

Ia juga menyoroti besarnya nilai dana yang diduga diselewengkan dalam kasus tersebut. Amirullah menilai, dana itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rokan Hilir.

“Dana itu seharusnya bisa membantu masyarakat. Tapi kenyataannya justru terbuang sia-sia akibat dugaan korupsi,” katanya.

Tak hanya itu, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap struktur pengelolaan organisasi perusahaan, mulai dari direksi, komisaris hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Amirullah menilai kepala daerah sebagai pemegang kendali dalam struktur kepemilikan modal memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta monitoring terhadap jalannya perusahaan.

Ia menduga terdapat unsur kelalaian bahkan pembiaran yang berpotensi menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi.

“Kalau pengawasan berjalan dengan baik, tidak mungkin kasus seperti ini terjadi. Karena itu, semua pihak harus ditelusuri sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Masyarakat pun memastikan akan terus mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi PI PT SPRH hingga tuntas. Mereka mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih demi tegaknya keadilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

( Ocu Ad  )