PEKANBARU,(Riausindo.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Riau memperkuat langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya. 

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga distribusi energi agar tetap tepat sasaran, sekaligus menindaklanjuti arahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan praktik mafia energi.

Polda Riau tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperluas upaya pencegahan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pengelola SPBU. 

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemasangan plang dan spanduk berisi imbauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, mengatakan pihaknya turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas, guna memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.

Langkah ini dilakukan di berbagai SPBU yang tersebar di wilayah hukum Polda Riau dan mulai digencarkan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pada Rabu (22/4).

Menurut Ade, pendekatan preventif dinilai penting untuk menekan potensi pelanggaran sejak dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola SPBU agar tidak terlibat dalam praktik penyelewengan BBM subsidi.

“Selain penegakan hukum, kami juga mengedepankan upaya pencegahan dengan memasang imbauan langsung di SPBU agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujar Ade.

Dalam imbauan yang dipasang, Polda Riau menegaskan sejumlah larangan, seperti pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan jerigen tanpa izin resmi, hingga pengisian berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi.

Selain itu, pihak SPBU diingatkan untuk tidak melayani konsumen yang tidak berhak menerima BBM subsidi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.

Polda Riau juga memastikan pengawasan akan terus diperketat melalui patroli rutin dan pemantauan di titik-titik rawan. 

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu meminimalisir praktik penyelewengan, sekaligus memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga bagi masyarakat yang berhak di Provinsi Riau.

( Ocu Ad  )