Warga Durian Tandang Demo Aktivitas Quarry, Khawatir Jembatan Gantung Terancam Roboh
KAMPAR,(Riausindo.com) – Ratusan warga Dusun 3 Durian Tandang, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (10/4/2026).
Dari informasi yang berhasil dikumpulkan awak media, mereka menolak karena quarry tersebut berada di dekat jembatan gantung penghubung antar dusun karena dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Aksi ini dipicu oleh dugaan adanya upaya sejumlah oknum ninik mamak, yang berinisial Dt. MK dan UM, yang disebut-sebut memaksakan penjualan aset negara kepada seorang pengusaha berinisial Dt. Y.
Warga menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Aksi ini merupakan bentuk protes warga, atas akan beroperasi quarry,” ujar salah seorang warga yang enggan namanya dipublikasikan.
Penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Mereka mengkhawatirkan dampak aktivitas quarry terhadap kondisi jembatan gantung yang selama ini menjadi akses vital bagi ribuan warga.
Jembatan tersebut menghubungkan Dusun 1 Kualu dengan Dusun 3 Durian Tandang serta digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kebun.
Saat ini, kondisi jembatan disebut sudah memprihatinkan. Bagian pondasi bawah mengalami abrasi hingga menyebabkan posisi jembatan mulai miring.
Selain itu, salah satu sling atau kabel penyangga jembatan juga dilaporkan dalam kondisi kritis.
Warga semakin resah karena jarak antara lokasi quarry yang akan beroperasi dengan jembatan hanya sekitar 100 hingga 150 meter.
Mereka khawatir aktivitas pengerukan akan memperparah abrasi dan berujung pada robohnya jembatan.
“Kalau ini dibiarkan, bisa menyebabkan abrasi dan jembatan bisa roboh. Ini akses utama kami,” kata warga lainnya.
Melalui aksi ini, masyarakat mendesak pihak terkait untuk segera menghentikan hal tersebut dan melakukan peninjauan ulang terhadap dugaan penjualan aset yang dinilai tidak transparan.
Warga juga meminta pemerintah daerah turun tangan guna memastikan keselamatan infrastruktur dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
( Tim )