RIAUSINDO –  PELALAWAN – (RS) – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pelalawan kian hari semakin panjang. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar pun semakin dirasakan masyarakat. Awak media menemukan dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga telah berlangsung cukup lama dan terstruktur, khususnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Temuan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil serta sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan segelintir pihak.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan serta keterangan sejumlah saksi mata, praktik tersebut diduga melibatkan beberapa oknum dengan inisial I yang beroperasi di wilayah Pelalawan, serta A dan W yang disebut memiliki jaringan hingga ke wilayah Pekanbaru. Pola operasinya dinilai rapi dan sistematis, bahkan terkesan berjalan tanpa hambatan berarti, seolah kebal dari pengawasan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menggunakan bus karyawan kontraktor PT. RAPP serta truk Colt Diesel sebagai sarana transportasi untuk melansir BBM subsidi dari sejumlah SPBU. Bus tersebut kerap terlihat mangkal di area parkiran bus belakang Ramayana Pangkalan Kerinci, yang diduga menjadi titik kumpul sekaligus lokasi transit sebelum BBM dibawa ke tujuan lain.

Seorang saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya demi alasan keamanan mengungkapkan bahwa hampir setiap hari kendaraan-kendaraan tersebut terlihat bergantian melakukan pengisian di berbagai SPBU di Pangkalan Kerinci.

“Mereka gantian isi di tiap SPBU, seolah sudah hafal ritmenya,” ujarnya kepada awak media.

Akibat aktivitas tersebut, antrean panjang kendaraan masyarakat kerap terjadi, khususnya untuk pengisian BBM jenis solar. Ironisnya, warga yang benar-benar membutuhkan justru harus menunggu berjam-jam, bahkan tidak jarang pulang dengan tangan kosong karena stok lebih dulu habis. Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan publik terhadap lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan sosial yang merampas hak masyarakat kecil. BBM subsidi yang seharusnya menjadi penopang ekonomi rakyat justru diduga dijadikan ladang bisnis gelap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Awak media mendorong aparat penegak hukum, BPH Migas, serta Pertamina untuk segera turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dinilai mutlak diperlukan agar keadilan distribusi BBM subsidi dapat dikembalikan serta kepercayaan publik terhadap negara dan hukum tidak terus terkikis.

(Tim)