PEKANBARU,(Riausindo.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau sepakat memperkuat sinergi untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran. 

Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Dialog Khusus Sinergitas Polda Riau dan Pemerintah Provinsi Riau dalam Mengatasi Gangguan Program MBG, yang digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Riau melalui Subdit Ekonomi, Selasa (5/11/2025).

Direktur Intelkam Polda Riau Kombes Pol Wimboko, melalui Kasubdit Ekonomi AKBP Boy Azhar, mengatakan kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan. 

“Dari dialog ini kita bisa mengetahui upaya masing-masing pihak dalam mencegah dan memitigasi potensi gangguan terhadap penerima manfaat, khususnya siswa dan kelompok rentan, demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif,” ujarnya.

Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Riau Kombes Pol Bachtiar Alfonso menegaskan, program MBG membawa banyak manfaat bagi masyarakat. 

“Dari sisi kesehatan meningkat, UMKM ikut tumbuh, petani dan nelayan juga mendapat ruang baru. Bahkan program ini membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah,” jelasnya.

Bachtiar menambahkan, MBG merupakan janji Presiden yang mulai direalisasikan sejak Januari lalu. Polda Riau, kata dia, turut berpartisipasi aktif melalui pendirian 15 dapur SPPG (Satuan Pelaksana Pangan Gotong Royong), di mana 10 di antaranya sudah beroperasi. 

“Kami tidak asal mendirikan dapur. Semua harus memiliki sertifikat laik higienis agar keamanan pangan terjamin. Bila terjadi keracunan, tim Bidlabfor akan turun langsung untuk memeriksa penyebabnya dan memperbaiki proses pengolahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Syartiwidya, S.T.P., M.S dari KPPG Pekanbaru yang membawahi Riau, Kepri, dan Sumbar menjelaskan, hingga kini sudah 335 dapur SPPG terbangun di Riau atau sekitar 49 persen dari target 677 dapur. 

Namun, yang benar-benar beroperasi baru sekitar 180 unit. 

“Kendala kita antara lain pencairan dana dan keterbatasan tenaga ahli gizi. Karena itu, kami terus bantu percepatan rekrutmen dan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” terangnya.

Ia menegaskan, sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan MBG. 

“Dinas Kesehatan, BPOM, dan Polda Riau punya peran penting. Bila semua berjalan dalam satu arah dengan juknis yang jelas, maka pelaksanaan MBG akan optimal. Target kami, seluruh dapur SPPG di Riau bisa beroperasi penuh sebelum akhir tahun,” ujarnya optimistis.

Dari sisi pengawasan mutu pangan, Dra. Syarnida, Apt, M.M dari BPOM Provinsi Riau mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di setiap tahap pengolahan. 

“Keracunan biasanya terjadi karena makanan yang dimasak dini hari baru dikonsumsi berjam-jam kemudian. Proses seperti itu berisiko tinggi. Karena itu, kami minta setiap SPPG memastikan tahapan memasak dan penyajian dilakukan sesuai standar,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Widodo, S.Kep., M.H, menyambut baik forum sinergi ini sebagai wadah komunikasi rutin lintas sektor. 

“Kita ingin menjamin penerima manfaat MBG mendapatkan asupan yang sehat, aman, dan bergizi. Dinas Kesehatan berperan memastikan prosesnya sesuai standar. Karena itu, SLHS menjadi hal yang wajib bagi setiap dapur,” tegasnya.

Widodo menambahkan, percepatan penerbitan SLHS akan dilakukan seiring dengan berjalannya dapur SPPG di lapangan. “Kalau sinergi sudah terbentuk dan semua bergerak bersama, program MBG akan berjalan efektif, aman, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau,” pungkasnya.*

( Ocu Ad  )