PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Dalam operasi senyap yang digelar Senin (3/11/2025) siang itu, lembaga antirasuah mengamankan sedikitnya 10 orang, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Informasi yang dihimpun, OTT dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Jalan SM Amin, Pekanbaru. Sejumlah penyidik KPK terlihat keluar masuk kantor dinas tersebut hingga menjelang petang.

Sekitar pukul 17.00 WIB, enam unit mobil meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat. Belum diketahui pasti ke mana para pejabat yang diamankan dibawa. Namun, sumber menyebut sebagian di antaranya langsung diterbangkan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT di Riau dan menyebut bahwa Gubernur Abdul Wahid termasuk dalam rombongan yang diamankan.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Riau. Ada 10 orang yang diamankan sejauh ini,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin malam.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga mengonfirmasi bahwa Gubernur Riau turut diamankan.

“Ya, ada Gubernur Riau,” kata Fitroh singkat.

Selain Gubernur, penyidik KPK juga membawa Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan. Saat keluar dari kantor dinas, Arif sempat tersenyum ke arah wartawan dan mengatakan dirinya dalam keadaan baik.

“Tidak ada, aman,” ucapnya singkat sambil masuk ke mobil KPK.

KPK disebut turut mengamankan sejumlah uang dalam OTT tersebut. Namun, nilai dan kaitan uang itu dengan dugaan perkara masih belum diungkap ke publik.

“Tentunya ada sejumlah uang juga, nanti kami akan update,” jelas Budi.

Rencananya, Gubernur Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya akan dibawa ke Jakarta pada Selasa (4/11/2025) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, lembaga antikorupsi tersebut masih belum membeberkan konstruksi perkara maupun proyek apa yang menjadi sasaran penyelidikan.

“Terkait perkara dan konstruksinya akan kami sampaikan setelah pemeriksaan awal selesai. Tim masih bergerak di lapangan,” tutup Budi. ***