Pengurus FPS Mengadu ke IKA UIR, Minta Perhatian Serius untuk Nasib Lulusan PPPK

Riausindo, PEKANBARU – Sejumlah pengurus Forum Penjaga Sekolah (FPS) Kota Pekanbaru mendatangi Kantor DPP Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Riau (IKA UIR) pada Selasa, 23 Juli 2025. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua FPS, Abdurrahman, didampingi Sekretaris Sumarsono dan Humas Tonic, sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan nasib 250 anggota FPS yang tergabung dalam kategori R4 PPPK.
Selain menjalin silaturahmi dan berdiskusi, para pengurus FPS secara khusus menyampaikan keluh kesah mereka terkait belum adanya kejelasan penempatan bagi para anggota yang telah lulus seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 secara sah dan resmi, namun terhambat oleh keterbatasan formasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP IKA UIR, Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn., menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para peserta R4. Ia menyebut mereka adalah sosok pejuang pendidikan yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan komitmen, dedikasi, dan integritas tinggi.
“Para peserta Kategori R4 ini adalah tenaga yang sudah lama mengabdikan diri di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Mereka layak dan pantas diperjuangkan. Kami menyatakan dukungan moral dan sosial sepenuhnya untuk mereka,” tegas Dr. Ragil.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa skema PPPK Paruh Waktu atau optimalisasi penempatan sesuai kebijakan daerah bisa menjadi solusi nyata atas ketidakpastian ini. Ia merujuk pada Surat Menteri PAN-RB Nomor B/16/M.SM.01.00/2025 yang memberi ruang bagi instansi daerah untuk melakukan optimalisasi penempatan.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD untuk tidak tinggal diam. Perlu ada perhatian serius dan kebijakan afirmatif yang berpihak pada para tenaga honorer yang telah lulus seleksi secara sah,” ujarnya.
Dr. Ragil juga mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak ditunda-tunda penggunaannya, dan menjadikan momen ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian yang telah diberikan para honorer.
“Ini bukan hanya soal formasi, ini soal keadilan dan martabat. Mari jadikan perjuangan ini bagian dari semangat reformasi birokrasi dan keadilan sosial,” tutupnya penuh harap.*** Rls