Pekanbaru,(Riausindo.com)- 27 Juni 2025 - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru menanggapi desakan sejumlah elemen Cipayung Plus dan KNPI Provinsi Riau yang meminta DPRD Provinsi Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait defisit anggaran Provinsi Riau sebesar Rp1,76 triliun.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora mengapresiasi sikap kritis Cipayung Plus dan KNPI sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan keuangan daerah yang berimplikasi langsung terhadap nasib masyarakat Riau.

"Kami menghormati inisiatif rekan-rekan Cipayung Plus dan KNPI Riau. Itu adalah wujud dari semangat kontrol sosial yang bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini kita perlu memetakan secara tepat urgensi dari setiap langkah yang diusulkan," ujar Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora.

Lebih lanjut, Givo menilai bahwa pembentukan pansus oleh DPRD tidak memiliki urgensi yang memadai. Sebab, proses penelusuran terhadap defisit APBD Provinsi Riau sejatinya telah dilakukan secara resmi dan menyeluruh oleh BPK RI sebagai lembaga audit negara.

“Fungsi audit dan penelusuran telah dilaksanakan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaannya. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana DPRD melalui komisi-komisi terkait secara serius dan konsisten mengawal serta memastikan Pemprov Riau menindaklanjuti temuan tersebut dengan tuntas dan transparan,” tegasnya.

Dalam kondisi defisit saat ini, Givo Vrabora menyerukan agar seluruh pihak, terutama DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau, mengambil langkah cepat dan konstruktif. Pemerintah provinsi perlu diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan ini, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan yang substansial, bukan hanya seremonial.

"Ini bukan soal memperpanjang polemik, tapi bagaimana kita mencari solusi. Jangan sampai energi politik dan anggaran justru terbuang untuk membentuk pansus yang tidak strategis, sementara rakyat menunggu kepastian pelayanan publik dan arah kebijakan fiskal yang lebih baik," tambahnya.

HMI MPO Cabang Pekanbaru menyatakan akan terus mengawal isu ini secara kritis dan independen, serta mendorong keterbukaan informasi publik agar proses penyelesaian defisit ini dapat berjalan jujur, adil, dan akuntabel demi kepentingan rakyat Riau.***