Riausindo, PELALAWAN— Ribuan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Selasa (18/6/2025). Mereka memprotes dan menolak rencana relokasi dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang akan dilakukan pemerintah.

Aksi tersebut diwarnai orasi keras dan spanduk protes yang dibentangkan massa yang datang menggunakan truk-truk dari Pelalawan. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan rencana relokasi dan memberikan kesempatan berdialog langsung dengan Presiden RI maupun lembaga terkait di DPR RI. Bahkan, mereka memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam agar difasilitasi pertemuan tersebut, dan mengancam akan menduduki kantor gubernur jika tuntutan tidak direspons serius.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan Bapak Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat, baik dengan Bapak Presiden maupun DPR RI,” ujar Koordinator Umum Aksi, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya.

Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari TNI, Polri, dan Satpol PP Riau itu juga dilengkapi dengan penyekatan kawat berduri di pintu gerbang Kantor Gubernur. Sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon dan ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan.

Bupati Zukri Turun Menenangkan Massa

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri Misran hadir langsung menemui massa di tengah kerumunan. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tertib, serta bersabar menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang saat ini sedang ditangani oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Saya secara kebatinan memahami perasaan teman-teman semua. Saya juga melihat dan merasakan langsung persoalan ini. Untuk saat ini, mari kita bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat,” ujar Zukri.

Ia juga menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat sekuat mungkin. Namun ia mengingatkan, persoalan TNTN merupakan kewenangan penuh dari Satgas PKH.

“Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Karena itu, saya harap aksi ini tetap dilakukan dengan tertib, jangan sampai ada tindakan yang melanggar hukum,” katanya.

Zulmizan: Aksi Tidak Representatif

Di sisi lain, aksi massa ini mendapat sorotan dari tokoh masyarakat Pelalawan, T. Zulmizan Assegaf. Ia mempertanyakan legitimasi kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan.

"Pertanyaannya, mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang mana? Mungkin ada mahasiswa dari kawasan TNTN, tapi menggunakan nama 'mahasiswa dan masyarakat Pelalawan' seolah-olah mewakili keseluruhan, itu keliru," ujarnya kepada media.

Zulmizan bahkan mengklaim telah mengonfirmasi kepada sejumlah organisasi mahasiswa Pelalawan seperti HIPMAWAN Pekanbaru, IPMPB, IKMPI, HMI, dan KAMMI Cabang Pelalawan. Hasilnya, tidak ada satu pun yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Saya pastikan mayoritas mahasiswa dan masyarakat Pelalawan justru mendukung langkah Satgas PKH untuk menghutankan kembali kawasan TNTN. Justru itulah idealisme mahasiswa yang sebenarnya,” tegasnya.

Latar Belakang Konflik TNTN

Seperti diberitakan sebelumnya, relokasi masyarakat dari kawasan TNTN menjadi sorotan menyusul temuan adanya aktivitas perkebunan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun di dalam kawasan hutan konservasi tersebut. Pemerintah melalui Satgas PKH tengah menyusun langkah pemulihan kawasan, yang mendapat perlawanan dari sejumlah kelompok masyarakat yang telah menetap dan berusaha di sana.** SGI