PEKANBARU – Wacana penjualan Stadion Utama Riau terus menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang mendukung langkah tersebut sebagai solusi beban anggaran, namun tidak sedikit pula yang menyayangkannya, mengingat stadion itu adalah ikon olahraga Riau pasca-PON XVIII tahun 2012.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah berupaya mencari pengelola swasta untuk stadion tersebut. Namun, belum ada pihak ketiga yang menunjukkan minat.

“Kami selama ini terus berusaha mencari pihak ketiga yang mau mengelola Stadion Utama tersebut. Bahkan para gubernur Riau sebelumnya juga sudah mencoba, namun hingga kini belum berhasil,” ungkap Erisman, Jumat (2/5/2025).

Karena tidak kunjung ada pihak yang bersedia mengelola, Gubernur Riau Abdul Wahid pun menyatakan rencana untuk menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang, sebagaimana prosedur penjualan aset daerah lainnya.

“Pak Gubernur menyampaikan rencana penjualan stadion ini sebagai respons terhadap masukan dari berbagai tokoh masyarakat. Tapi tentu prosesnya tetap melalui lelang resmi,” jelas Erisman.

Ia menambahkan, pengelolaan aset-aset eks PON memang membutuhkan biaya tinggi. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) dari penyewaan venue belum optimal. “Pada 2024, PAD dari seluruh venue eks PON hanya sekitar Rp1,5 miliar, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp750 juta,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kegiatan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Gedung Daerah Provinsi Riau menyebut, pembangunan Stadion Utama Riau menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun. Namun sayangnya, hingga kini stadion megah itu belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya sudah berpikir untuk menjual Stadion Utama. Beberapa investor sudah ditawari, tapi memang belum ada yang berminat,” kata Wahid.

Selain Stadion Utama Riau, Pemprov Riau juga tengah mempertimbangkan untuk melelang aset-aset eks venue PON lainnya yang kondisinya serupa—menyedot anggaran, namun minim kontribusi terhadap PAD.*** SGI