Riausindo, PEKANBARU -Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suasana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berubah mencekam. Penetapan Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru Novin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pejabat.

Tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, penggeledahan yang dilakukan KPK ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru berlangsung intensif. Operasi ini bahkan meluas hingga ke rumah para pejabat terkait. Aktivitas KPK yang berlangsung siang hingga malam hari ini menimbulkan efek domino, di mana sejumlah pejabat yang diperiksa atau sekadar menjadi saksi mulai menunjukkan tanda-tanda trauma dan kekhawatiran.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya melanda pejabat yang sudah diperiksa, tetapi juga menjangkiti mereka yang belum dipanggil KPK. Banyak yang merasa waswas, khawatir giliran mereka akan tiba sewaktu-waktu. Beberapa pejabat bahkan menghindar untuk memberikan keterangan kepada media.

Yang lebih mencolok, sejumlah pejabat dilaporkan mengganti nomor telepon pribadinya setelah digeledah KPK. Ada pula yang langsung memutuskan kontak dengan alasan keamanan. Kondisi ini semakin memperkuat atmosfer ketakutan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pasca penetapan tersangka terhadap Sekda Indra Pomi Nasution, jabatan strategis tersebut hingga kini masih kosong. Menariknya, jabatan yang biasanya menjadi rebutan para pejabat eselon II, kini justru sepi peminat. Bahkan, beberapa pejabat yang ditawari posisi Pelaksana Harian (Plh) Sekda dengan tegas menolak.

Penolakan ini disebut-sebut karena rasa takut untuk terlibat dalam situasi serupa yang menjerat pendahulunya. Para pejabat memilih bermain aman, menghindari risiko, meski jabatan tersebut memiliki peran penting dalam pemerintahan.

KPK terus menggencarkan penyelidikan atas dugaan korupsi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Dampak psikologis pasca OTT ini menunjukkan bahwa efek penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga menciptakan kegelisahan di antara para pejabat lainnya. Meski demikian, langkah KPK ini diharapkan mampu menjadi peringatan keras dan membawa perubahan bagi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih di masa depan. *** EL