Riausindo, PELALALWAN – Keterlambatan pengumuman dan pencairan beasiswa Kabupaten Pelalawan tahun 2024 menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN) Pekanbaru melalui Kabid Sosial Politiknya, Meldianto, memberikan peringatan keras berupa "kartu kuning" kepada Bupati Pelalawan, mendesak adanya kejelasan dan transparansi terkait hak mahasiswa.

“Kami menuntut transparansi dari Pemkab Pelalawan atas keterlambatan ini. Ada kejanggalan yang mencolok dalam proses pengelolaan beasiswa tahun 2024,” tegas Meldianto saat ditemui di Sekretariat HIPMAWAN pada Minggu (24/11).

Menurutnya, janji pemerintah daerah dalam percepatan proses beasiswa tahun ini tidak terealisasi. Pada pertemuan dengan Biro Kesra Kabupaten Pelalawan Juli lalu, pemerintah menjanjikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga pencairan, akan dipercepat. Namun, hingga akhir November 2024, pengumuman penerima beasiswa belum juga dirilis.

“Kami sudah diberi kepastian bahwa penerima beasiswa akan diumumkan dan bantuan akan cair sebelum akhir tahun. Tapi kenyataannya hingga sekarang belum ada kejelasan,” ujar Meldianto dengan nada kecewa.

HIPMAWAN menduga keterlambatan ini tidak lepas dari dinamika politik jelang Pilkada Pelalawan 2024. Meldianto mengungkapkan adanya indikasi bahwa pengelolaan beasiswa digunakan sebagai alat politik.

“Timing-nya terlalu mencurigakan. Apakah beasiswa ini sengaja dijadikan alat tawar menjelang Pilkada? Jika benar, ini adalah pengkhianatan terhadap hak mahasiswa,” sindir Meldianto.

Ia juga menyoroti pola yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, proses pendaftaran dan pencairan berjalan lancar. Namun, tahun ini, meskipun pendaftaran dibuka lebih awal, pengumuman penerima dan pencairan justru terhambat.

“Ada apa dengan transparansi pengelolaan beasiswa di Pelalawan? Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” tegasnya.

HIPMAWAN meminta Bupati Pelalawan segera memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan ini. Meldianto memperingatkan agar hak pendidikan mahasiswa tidak dijadikan alat politik dalam kontestasi Pilkada.

“Jangan sampai hak mahasiswa dikorbankan demi kepentingan politik praktis. Kami akan terus mengawal dan memastikan proses ini berjalan sesuai dengan janji pemerintah,” tutup Meldianto.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Pelalawan belum memberikan tanggapan resmi atas peringatan yang dilayangkan HIPMAWAN. Pihak mahasiswa berharap agar pemerintah daerah segera merespons dan menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak.*** Jc