Riausindo, Pelalawan – Aktivis teknologi muda, Wandri Saputra Simbolon, menyoroti kegagalan Bupati Pelalawan, Zukri, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pelalawan. Kritik ini mencuat akibat minimnya pemerataan infrastruktur jaringan di sejumlah desa di Pelalawan. Bahkan, hingga kini masih banyak desa yang mengalami jaringan internet lemah, menyebabkan tertinggalnya akses informasi dan pelayanan digital.

Menurut Wandri, Bupati Pelalawan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan SPBE, padahal sistem ini sangat penting untuk mendukung kemajuan kabupaten hingga tingkat desa. “Bupati Pelalawan harus mengevaluasi kinerja Kominfo yang terlihat tidak optimal. Hal ini dibuktikan dari laporan evaluasi SPBE oleh Kominfo RI selama 2020-2024 yang menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan,” tegas Wandri. 

Ia menambahkan, fokus pada pembenahan SDM sangatlah penting agar masyarakat siap menerima manfaat SPBE. Selain itu, Wandri menyayangkan bahwa program yang seharusnya menjadi prioritas ini justru diabaikan. “SPBE itu penting karena membantu masyarakat memahami transparansi informasi publik, seperti penggunaan dana kabupaten dan bantuan provinsi. Namun, saat ini belum terlihat langkah nyata dari Pemkab Pelalawan untuk memastikan hal ini terwujud,” lanjutnya.

Bandingkan dengan Kabupaten Lain

Dalam debat Pilkada lalu, Zukri menyatakan bahwa Pelalawan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki aplikasi digital untuk pelayanan masyarakat. Namun, Wandri menilai klaim tersebut tidak sepenuhnya akurat. Ia membandingkan dengan Kabupaten Kampar, yang telah mengimplementasikan SPBE hingga tingkat desa dan bahkan memperoleh penghargaan bergengsi se-Sumatra.

“Kabupaten lain, seperti Kampar, sudah jauh lebih maju. Mereka mengikuti instruksi pusat untuk menggunakan teknologi IP dan hosting yang lebih aman. Sedangkan Pelalawan masih tertinggal,” jelas Wandri.

Wandri juga mengkritisi kurangnya sinergi antara Bupati dengan Kominfo, mitra teknologi, serta kalangan akademisi dalam mensosialisasikan dan mengembangkan SPBE di Pelalawan. Menurutnya, pelibatan mahasiswa dan pegiat teknologi lokal dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat penerapan SPBE. 

“Bupati seharusnya tidak perlu langsung menangani teknis implementasi aplikasi. Serahkan kepada Kominfo, mitra kerja, atau kalangan akademisi lokal agar lebih optimal dan terarah,” saran Wandri.

Dorongan untuk Perbaikan 

Sebagai penutup, Wandri menegaskan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki di Pelalawan untuk mendukung implementasi SPBE. Ia berharap pemerintah lebih serius dalam menata infrastruktur digital, meningkatkan SDM, dan belajar dari keberhasilan kabupaten lain agar Pelalawan mampu bersaing dan memberikan pelayanan digital terbaik untuk masyarakatnya.

“Pelalawan membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan SPBE. Jangan sampai tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih maju,” pungkas Wandri. *** JC