Riausindo, PELALAWAN– Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pelalawan untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengkritisi beberapa poin penting terkait postur anggaran yang dinilai terlalu optimis, khususnya terkait pendapatan daerah. Menurut Fraksi Golkar, target pendapatan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Ranperda APBD-P 2024 terlalu tinggi dan tidak realistis, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan.

"Apakah pendapatan sengaja dibuat tinggi untuk menyesuaikan dengan belanja? Kami mempertanyakan apakah target pendapatan ini bisa tercapai, mengingat masih adanya tunggakan pembayaran pada pihak ketiga," ujar Ketua Fraksi Golkar, H. Zakri.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti keterlambatan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) atau BPJS di RSUD Selasih. Mereka meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini.

Rasionalisasi Belanja Daerah dan Kegiatan yang Tidak Mendesak

Fraksi Golkar juga merekomendasikan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak mendesak, seperti program umroh untuk tokoh masyarakat. Mereka menyarankan program tersebut dilaksanakan ketika kondisi keuangan daerah sudah lebih stabil, serta adanya kriteria yang jelas untuk peserta.

Mengenai bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Dinas Sosial, Fraksi Golkar meminta data lengkap terkait realisasi bansos di APBD 2024, sekaligus mengimbau adanya pendataan ulang terhadap aset-aset daerah, termasuk kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga.

Peningkatan Kemiskinan dan Evaluasi Program Bantuan

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar turut menyinggung peningatan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 yang tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Riau. Mereka mempertanyakan apakah program-program pemerintah sudah tepat sasaran atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya. "Kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kail, bukan ikan, kepada masyarakat miskin agar masalah ini bisa diatasi secara berkelanjutan," tegas H. Zakri.

Pilkada dan Imbauan Netralitas

Menjelang Pilkada Kabupaten Pelalawan, Fraksi Golkar meminta netralitas dari jajaran pemerintah daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat desa lainnya. Fraksi Golkar mengingatkan agar tidak ada yang berpihak pada salah satu calon atau melakukan intimidasi terhadap pemilih.

"Biarkan dua pasangan calon putra terbaik Pelalawan ini berkompetisi secara demokratis. Siapapun yang terpilih, mereka adalah pemimpin untuk kita semua," tandas Fraksi Golkar.

Harapan untuk Pelalawan yang Lebih Baik

Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar berharap pandangan umum ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pembangunan Pelalawan. Mereka juga menutup penyampaiannya dengan sebuah pantun yang mengajak seluruh pihak untuk bersinergi demi kemajuan Kabupaten Pelalawan.

“Pandangan Fraksi Golkar sudah disampaikan, jawaban pemerintah daerah nan kami tunggu. Mari bersinergi bersama-sama demi masyarakat Pelalawan tercinta,” tutup H. Zakri. 

Rapat paripurna ini berlangsung lancar di Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Pelalawan, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran tokoh masyarakat dan undangan lainnya.***