Pekanbaru- Beredar di media massa, Polda Riau akan memanggil Chaidir dan Nasrun Effendi terkait surat penolakan pencalonan Muhammad Nasir sebagai calon Gubernur Riau 2024 yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR). Surat tersebut dinilai bernuansa SARA, sehingga membutuhkan klarifikasi.

Ketua HMI Badko Riau-Kepri, Sulaimansyah, menanggapi pemanggilan ini sebagai langkah awal untuk mendapatkan keterangan dari Chaidir, Nasrun Effendi, serta FKPMR yang menyebutkan nama seseorang.

 "Proses pemanggilan ini adalah permintaan keterangan awal atas pernyataan mereka dan surat dari FKPMR yang menyebutkan nama seseorang," ujarnya.

Sulaimansyah menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengajak semua pihak untuk menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. "Sebagai warga negara, kita harus menghormati proses ini dan mengajak semua pihak untuk menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusifitas di Riau dan mencegah terjadinya provokasi. "Kami mengimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi dan menjaga kondusifitas di Riau. Riau sebagai daerah yang kondusif harus tetap berpegang teguh pada hukum dan norma-norma yang berlaku," ujarnya.

Sulaimansyah juga menyarankan agar Polda Riau memanggil semua unsur elemen keterwakilan pemuda serta tokoh masyarakat untuk membuat komitmen bersama menjaga kondusifitas Pilkada 2024. "Jangan sampai terjadi benturan SARA dalam proses pesta rakyat Riau ini. Kita semua cinta Riau dan ingin Riau lebih baik ke depannya," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tindakan preventif dari kepolisian dan mengingatkan adanya regulasi dari KPU dan Bawaslu yang melarang kampanye bermuatan SARA. "Tindakan preventif dari kepolisian sangat penting, dan regulasi KPU serta Bawaslu jelas melarang kampanye bermuatan SARA. Ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak," katanya.

Dengan langkah-langkah preventif dan komitmen bersama, diharapkan Pilkada 2024 di Riau dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa isu-isu SARA yang merusak kedamaian masyarakat. "Sehingga, meskipun saat ini belum pada tahapan pencalonan, namun ini bisa kita jadikan tolak ukur," pungkasnya.***