Pelalawan - Ketua Koalisi Pasangan Husni Thamrin - T Edy Sabli,  ( HT), HT Azmun Jaafar SH, meminta pemkab Pelalawan untuk netral dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada Desember 2020 mendatang. Hal ini juga berpedoman kepada aturan perundang-undangan bahwa aparatur Pemerintah ASN, POLRI dan TNI tidak dibenarkan terlibat dalam politik praktis.

Penegasan ini disampaikan Azmun kepada riausindo.com   usai menggelar rapat Koalisi HT, Senin ( 10/8/20). Disampaikannya,  sering terjadi kecurangan dalam bentuk masiv  dan terstruktur ketika pemerintah daerah ikut bermain dalam proses pilkada sehingga  mengarahkan  untuk  memenangkan salah satu pasang calon.

" kita mendesak pemda Pelalawan netral, tidak melibatkan aparat seperti,  RT/RW, lurah, kepala Desa, Camat, kepala dinas, petugas pantarlih, dengan alasan apapun apalagi bantuan BLT dengan memamfaatkan momen pandemi covid-19" Tegas Azmun.

Lanjut Azmun, untuk menjaga agar terwujudnya netralitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada nanti, pihaknya mengapresiasi dan mendukung adanya keinginan dan keikutsertaan lembaga lain untuk memantau proses pilkada ini.

" Kita sudah mendapat informasi setidaknya ada 14 LSM yang akan memantau pilkada serentak nanti, juga organisai mahasiswa dan juga media" Tambahnya.

Ditegaskan Azmun, peringatan ini disampaikannya agar pelaksanaan pilkada di Pelalawan berlansung jujur adil dan aman, sehingga tidak terjadi persoalan yang akan dapat merugikan masyarakat juga nama baik daerah.

" Kita ingatkan  dari sekarang, namun jika ada juga yang masih berani berbuat curang atau melibatkan mereka yang tidak dibenarkan secara aturan terlibat, kita akan tuntut dan melawan" Ujar Azmun( jcr)